Seorang Pengamat Militer Mempertanyakan Wacana Bahwa \’Pangab\’ Mempercepat Pensiun Demi Keamanan Pemilu.

Alisha Deo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolor, alias aspernatur quam voluptates sint, dolore doloribus voluptas labore temporibus earum eveniet, reiciendis.

Contact Info



Telephone Number

(+1)-343-232-887

(+1)-765-675-67

Mail Address

info@domain.com

hello@domain.com

Office Address

Burnsville, MN 55337 Streat,

United States

Tags


Pidato tentang percepatan pengunduran diri Panglima dan pengamanan pemilu menarik perhatian banyak pengamat.

Kasus tersebut dikatakan diajukan dengan dalih upaya untuk melenyapkan Panglima TNI Yudo Margono.

Pengamat militer dan pertahanan Kony Rahakundini Bakri mengatakan kepada wartawan beberapa hari yang lalu, “Ini mungkin upaya untuk mengisolasi KSAD Judo Margono, yang dikenal ‘vertikal’ dalam sikap dan prinsipnya. Ada,” ujarnya. .

Kony menyoroti pernyataan Gubernur Limhanas, Andy Widjajanto, dan politisi yang mengatakan belum lama ini bahwa Panglima dan Markas Besar TNI tidak ideal pensiun ketika fase kampanye sudah berjalan.

“Apa tanda-tanda pemilihan presiden tidak aman kecuali ada perubahan cepat dalam komando militer Indonesia,” kata Coney.

Coney berpendapat lebih baik memperpanjang masa jabatan KSAD daripada mempercepat pensiun seperti yang dikatakan Gubernur Limhanas.

“Perpanjangan masa jabatan Panglima TNI diperlukan untuk melengkapi warisan Presiden dan peta jalan Alutsista terkait visi dan misi poros maritim dunia dalam segala aspek pertahanan dan keamanan dalam pemilihan presiden. Titik lokasi dan doktrin,” jelas Kony.

Menurutnya, jika bicara soal KSAD, tidak masalah diganti atau pensiun pada November nanti.

“Tidak ada urgensi dalam kasus KSAD, sehingga KSAD bisa langsung jatuh ke tangan Pak Maroli atau Panglima TNI Run,” kata Kony.

Sebagai referensi, Panglima TNI Laksamana Yodo Margono dan Jenderal Dudong Abdul Rahman akan memasuki usia pensiun 58 tahun masing-masing pada 26 November 2023 dan 19 November 2023 pada tahun politik 2024 dan masa kampanye pemilu. – Itu normal jika Anda menggantinya.

Juga umum untuk memasukkan, misalnya, ekstensi istilah. Perpanjangan masa jabatan Panglima TNI juga karena terjadi dalam perjalanan sejarah.

Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto adalah contoh Panglima TNI yang masa jabatannya diperpanjang.

Jenderal Endriartono Sutarto bertugas di TNI di bawah Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang pensiun pada tahun 2006.

Usulnya untuk memperpanjang jabatannya disetujui DPR, sehingga Jenderal Endriartono Sutarto baru pensiun dari TNI pada 2007 di usia 59 tahun.

Dan Ujang Kumaruddin, dosen ilmu politik di Universitas Al-Azhar di Indonesia, menambahkan bahwa masa jabatan Panglima TNI bisa diperpanjang tergantung keputusan presiden. .

Power to scale itu ada di Jokowi, kata Ojang.

Menurutnya, sebagai Presiden RI, Jokowi memiliki pertimbangan tersendiri untuk menjaga stabilitas dan pertahanan Indonesia.

“Itu bisa menskalakan stabilitas politik, misalnya, dan masyarakat bergantung pada kebijakan kepresidenan presiden,” tegas Ojang.

Masa jabatan Panglima Angkatan Bersenjata dibatasi. Oleh karena itu, sekalipun masa jabatan diperpanjang, itu merupakan pertimbangan politik presiden dan harus mendapat persetujuan NPR.

Sementara itu, Ngasman Joyonegoro, anggota Panwaslu, mengatakan perpanjangan itu murni keputusan politik mengingat presiden sebagai komando tertinggi.

“Idealnya perpanjangan masa jabatan itu sepenuhnya tergantung pertimbangan Presiden. Entah itu Pilkada 2024 atau isu lain yang bisa dipertimbangkan,” tutup Ngaciman.

Belum lama ini, Gubernur NDI (Leimhanas) Andy Widjajanto mengutip Kompas menyebut pensiunnya Yudo Margono dan Dudong Abdirahman tidak ideal karena mendekati kampanye pemilu 2024.

Menurut Andy, pergantian pejabat idealnya tiga bulan sebelum kampanye terkait dengan misi pengamanan Partai Demokrat.

“Tidak ideal karena PNS bintang 4 sudah pensiun pada saat kampanye sudah berjalan,” kata Andy dalam acara Forum Komunikasi. “Ya, idealnya harus diganti tiga bulan sebelum kampanye dimulai, karena nanti harus terlibat dalam operasi keamanan.” .” kata Andy. Rabu (22 Februari 2023) di kantor Limhanas, Jakarta.

Karena itu Andy menyarankan agar Komando TNI dan Komando Angkatan Darat segera mempersiapkan peralihan komando mulai saat ini.

Fase kampanye 2024 dimulai pada akhir November 2023 dan berlangsung hingga 10 Februari 2024.